ISLAM DI INDONESIA

    

TUGAS MAKALAH

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

“ISLAM DI INDONESIA”

 

                            

NAMA            : FINURIKA

NIM                : 43114110177

JURUSAN      : MANAJEMEN

FAKULTAS     : EKONOMI DAN BISNIS

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Hadirnya Islam di muka bumi merupakan sebuah anugrah yang di berikan oleh Sang Maha Pencipta kepadan umat manusia, sehingga dapat membenahi kesemerawutan, dan kebobrokan umat manusia pada saat itu.

Kejahiliahan masyarakat pada saat itu sedikit demi sedikit dapat ditangani oleh Islam melalui penyebaran ajarannya, walaupun hal tersebut mulanya di tentang oleh masyarakat. Berkat ketekunan, ketangguhan, dan kesabaran Nabi Muhammad dan sahabat, Islam dapat tersebar luas hingga ke plosok dunia, Indonesia merupakan salah satu didalamnya.

Sejak zaman pra sejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal abad Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antar kepulauan Indonesia dengan  berbagai daerah didataran Asia Tenggara.

Wilayah barat Nusantara dan sekitar malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual disana menarik para pedagang, serta menjadi daerah lintasan penting antara cina dan india. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatra dan Jawa antara abad ke 1 dan ke 7 M sering disinggahi oleh pedagang asing.

POKOK – POKOK PERMASALAHAN

1.     proses awal masuknya Islam Indonesia

2.    perkembangan islam di beberapa periode yakni sebelum kemerdekaan, pasca kemedakaan dan pasca reformasi.

    

BAB 2

PEMBAHASAN

A.        PROSES MASUKNYA ISLAM KE INDONESIA

             Masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia dipandang dari segi historis dan sosiologis sangat kompleks dan terdapat banyak masalah, terutama tentang sejarah perkembangan awal Islam.

            Suatu kenyataan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia dilakukan secara damai.[1] Islam dalam batas-batas tertentu disebarkan oleh pedagang, kemudian dilanjutkan oleh para guru agama dan pengembara sufi. Orang yang terlibat dalam penyebaran islam tidak bertendensi, mereka hanya melakukan kewajiban tanpa pamrih, sehingga nama-nama mereka berlalu begitu saja. Dampaknya ialah terjadi perbedaan pendapat mengenai kedatangan islam pertama kali di Indonesia.

            Secara garis besar perbedaan pendapat itu dapat dibagi sebagai berikut:

a.      Dipelopori oleh sarjana-sarjana orientalis Belanda, diantaranya Snouck      

Hurgronje yang berpendapt bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 M dari Gujarat dengan bukti ditemukannya makam sultan yang beragama Islam pertama Malik as-Sholeh, raja pertama kerajaan samudra pasai yang dikatakan berasal dari gujarat.

b.      Dikemukakan oleh sarjana-sarjana Muslim, diantaranya Prof. Hamka, yang mengadakan “Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia” di Medan tahun 1963. Hamka dan teman-temannya berpendapat bahwa islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (± abad ke-7 sampai 8 M)

langsung dari Arab dengan bukti jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai jauh sebelum abad ke-13 melalui selat malaka tang menghubungkan Dinasti Tang di Cina (Asia Timur), Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat.

c.       Sarjana muslim kontemporer seperti Taufik Abdullah mengkompromikan kedua pendapat tersebut. Menurutnya memang benar Islam sudah datang ke indonesia sejak abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 M, tetapi baru dianut oleh pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai.

Islam ke Indonesia adalah melalui saluran-saluuran sebagai berikut:

a.       Perdagangan, yang menggunakan sarana pelayaran.

b.      Dakwah, yang dilakukan oleh mubaligh yang berdatangan bersama para pedagang. Para mubaligh itu bisajadi juga para sufi pengembara.

c.       Perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang muslim mubaligh dengan anak bangsawan Indonesia. Hal ini akan mempercepat terbentuknya inti sosial, yaitu keluarga muslim dan masyarakat muslim. Dengan perkawinan itu secara tidak langsung orang muslim tersebut status sosialnya dipertinggi dengan sifat kharisma kebangsawanan. Lebih-lebih apabila pedagang besar kawin dengan putri raja, maka keturunannya akan menjadi pejabat birokrasi.

d.      Pendidikan, Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kyai-kyai, dan ulama-ulama. Di pesantren atau pondok itu calon ulama, guru agama dan kyai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan islam.

Misalnya, pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta Surabaya, dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren giri ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam.

e.       Tasawuf, pengajar-pengajar tasawuf, atau para sufi, mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal-soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan.[6] Mereka juga ada yang kemudian diangkat menjadi penasehat dan atau pejabat agama di kerajaan. Di Aceh ada Syaikh Hamzah Fansuri, Syamsudin Sumatrani, Nuruddin ar Raniri, Abd. Rauf Singkel. Demikian juga kerajaan-kerajaan di Jawa mempunyai penasehat bergelar wali, yang terkenal adalah Wali Songo.

       Para sufi menyebarkan Islam melalui dua cara:

1.      Dengan membentuk kader mubaligh, agar mampu menyebarkan  

agama Islam di daerah asalnya.

2.      Melalui karya-karya tulis yang tersebar dan dibaca diberbagai tempat.

Di abad ke 17, Aceh adalah pusat perkembangan karya-karya keagamaan yang ditulis para ulama dan para sufi.

f.       Kesenian, saluran yang banyak sekali dipakai untuk penyebaran Islam terutama di Jawa adalah seni. Wali Songo, terutama Sunan Kali Jaga, mempergunakan banyak cabang seni untuk islamisasi, seni arsitektur, gamelan, wayang, nyanyian, dan seni busana.[7]

g.      Politik, di Maluku dan Sulawesi selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Disamping itu, baik di Sumatra dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan non Islam itu masuk Islam.

B.        PERKEMBANGAN ISLAM PADA SEBUAH PERIODE

Fase Sebelum Kemerdekaan

Islam tersebar di Indonesia melalui pedagang yang berdagang ke Indonesia, di mana masyarakat Indonesia sebelum Islam mayoritas memeluk agama Hindu. Islam tersebar di Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau abad ketujuh sampai ke delapan Masehi. Daerah yang pertama pertama di kunjungi oleh penyebar Islam adalah sebagai berikut:

• Pesisir utara pulau Sumatera, yaitu di peureulak Aceh Timur, kemudian meluas sampai bisa mendirikan kerajaan Islam pertama di Samudera Pasai, Aceh Utara.

• Pesisir utara pulau Jawa kemudian meluas sampai ke Maluku yang selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu yaitu kerajaan Maja Pahit Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia kita tak lepas dari para wali-wali kita yang di sebut dengan wali sembilan (wali songo) yang dengan ketulusan mereka dan pengorbanan mereka sehinnga Islam dapat tersebar di Indonesia wali songo tersebut adalah:

1.      Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Syeikh Maghribi menyebarkan Islam di Jawa Timur.

2.      Sunan Ampel dengan nama asli Raden Rahmat menyebarkan Islam di daerah Ampel Surabaya.

3.      Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel memiliki nama asli Maulana Makdum Ibrahim, menyebarkan Islam di Bonang (Tuban).

4.      Sunan Drajat juga putra dari Sunan Ampel nama aslinya adalah Syarifuddin, menyebarkan Islam di daerah Gresik/Sedayu.

5.      Sunan Giri nama aslinya Raden Paku menyebarkan Islam di daerah Bukit Giri (Gresik)

6.      Sunan Kudus nama aslinya Syeikh Ja’far Shodik menyebarkan ajaran Islam di daerah Kudus.

7.      Sunan Kalijaga nama aslinya Raden Mas Syahid atau R. Setya menyebarkan ajaran Islam di daerah Demak.

8.      Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga nama aslinya Raden Umar Syaid menyebarkan islamnya di daerah Gunung Muria.

9.      Sunan Gunung Jati nama aslinya Syarif Hidayatullah, menyebarkan Islam di Jawa Barat (Cirebon)

Ada tiga tahapan “masa” yang di lalui atau pergerakan islam sebelum kemerdekaan, yaitu:

1. Pada Masa Kesultanan

Daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Budha adalah daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat dan Banten di Jawa. Agama islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, social dan politik penganut-penganutnya sehingga di daerah-daerah tersebut agama islam itu telah menunjukkan dalam bentuk yang lebih murni.

Dikerajaan Banjar dengan masuk islamnya raja banjar. Perkembangan islam selanjutnya tidak begitu sulit, raja menunjukkan fasilitas dan kemudahan lainnya yang hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersendikan islam. Secara konkrit kehidupan keagamaan di kerajaan Banjar ini diwujudkan dengan adanya Mufti dan Qadhi atas jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang Fiqih dan Tasawuf.

Islam di Jawa, pada masa pertumbuhannya diwarnai kebudayaan jawa, ia banyak memberikan kelonggaran pada sistem kepercayaan yang dianut agama Hindu-Budha.Para wali terutama Wali Songo sangatlah berjasa dalam pengembangan agama islam di pulau Jawa.

Menurut buku Babad Diponegoro yang dikutip Ruslan Abdulgani dikabarkan bahwa Prabu Kertawijaya penguasa terakhir kerajaan Mojo Pahit, setelah mendengar penjelasan Sunan Ampel dan sunan Giri, maksud agam islam dan agama Budha itu sama, hanya cara beribadahnya yang berbeda.

2. Pada Masa Penjajahan

Dengan datangnya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan terutama dagang teknologi persenjataan mereka yang lebih ungggul daripada persenjataan Indonesia. Tujuan mereka adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan islam di sepanjang pesisir kepulauan nusantara. Pada mulanya mereka datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan dagang, karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah, kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut.

Waktu itu kolonial belum berani mencampuri masalah islam, karena mereka belum mengetahui ajaran islam dan bahasa Arab, juga belum mengetahui sistem social islam. Pada tahun 1808 pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar urusan agama tidak diganggu, dan pemuka-pemuka agama dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara dibidang perkawinan dan kewarisan.

Tahun 1820 dibuatlah Statsblaad untuk mempertegaskan instruksi ini. Dan pada tahun 1867 campur tangan mereka lebih tampak lagi, dengan adanya instruksi kepada bupati dan wedana, untuk mengawasi ulama-ulama agar tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan peraturan Gubernur Jendral. Lalu pada tahun 1882, mereka mengatur lembaga peradilan agama yang dibatasi hanya menangani perkara-perkara perkawinan, kewarisan, perwalian, dan perwakafan.

Apalagi setelah kedatangan Snouck Hurgronye yang ditugasi menjadi penasehat urusan Pribumi dan Arab, pemerintahan Belanda lebih berani membuat kebijaksanaan mengenai masalah islam di Indonesia, karena Snouck mempunyai pengalaman dalam penelitian lapangan di negeri Arab, Jawa, dan Aceh. Lalu ia mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik islamnya.

Fase Sesudah Kemerdekaan

            Masa seteleh diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, bisa kita sebut sebagai Rezim Orde lama , dimana Soekarno bertindak sebagai kepala negara.

            Pemerintahan Soekarno yang berlangsung sejak tahun 1945 nyatanya bisa katagorikan kedalam dua kelompok besar, yakni masa Demokrasi Liberal (1945-1958) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966).

1.    Islam masa Revolusi dan Demokrasi Liberal

Pada awal kemerdekannya, pemerintahan akan dijalankan berlandaskan ajaran agama Islam ataukah secara sekuler. Hal ini dipicu oleh tindakan dimentahkannya kembali Piagam Jakarta. Kedudukan golongan Islam merosot dan dianggap tidak bisa mewakili jumlah keseluruhan umat Islam yang merupakan mayoritas. Misalnya saja, dalam KNIP dari 137 anggotanya, umat islam hanya diwakili oleh 20 orang, di BPKNIP yang beranggotakan 15 orang hanya 2 orang tokoh Islam yang dilibatkan. Belum lagi dalam kabinet, hanya Menteri Pekerjaan umun dan Menteri Negara yang di percayakan kepada tokohIslam, padahal Umat Islam mencapai 90% di Indonesia.

2.     Pembentukan Kementrian Agama

Pembentukan Kementrian Agama ini tidak lepas dari keputusan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dalam sidangnya pada tanggal 25-26 Agustus 1945 yang membahas agar dalam Indonesia yang merdeka ini soal-soal keagamaan digarap oleh suatu kementrian tersendiri, tidak lagi bagian tanggung jawab kementrian Pendidikan. Kementrian Agama resmi berdiri 3 Januari 1946 dengan Menteri Agama pertama M. Rasyidi yang diangkat pada 12 Maret 1946.

Awalnya kementrian ini terdiri dari tiga seksi ,kemudian menjadi empat seksi masing-masing untuk kaum Muslimin, Potestan, Katolik Roma, dan Hindu-Budha. Kini strukturnya pun berkembang, terdiri dari lima Direktorat Jenderal ( Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bimbingan masyarakat Katolik, Ditjen Bimbingan Protestan dan Ditjen Bimbingan Hindu-Budha) juga dibantu oleh Inspektorat Jenderal, Sekertariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Agama serta Pusat pendidikan dan Latihan (Pusdiklat ) Pegawai.

Tujuan dan Fungsi Kementrian Agama (dirumuskan pada 1967) :

1. Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan-perguruan agama.

2. Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan Agama dan keagamaan.

3. Memberi penerangan dan penyuluhan agama.

4. Mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama.

5. Mengurus dan mengembangkan IAIN, perguruan tinggi agama swasta dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi.

6. Mengatur, mengurus dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji.

Meskipun Departemen Agama dibentuk, namun tidak meredakan konflik ideologi pada masa sesudahnya.

Setelah Wakil Presiden mengeluarkan maklumat No.X pada 3 November 1945 tentang diperbolehkannya pendirian partai-partai politik, tiga kekuatan yang sebelumnya bertikai muncul kembali , Masyumi (majlis Syuro Muslimin Indonesia), Partai Sosialis (dengan falsafah hidup Marxis ) dan PNI (Partai Nasionalis Indonesia) yang Nasionalis Sekuler. Setelah pemilu tahun 1955, banyak terjadi dialog ideologi secara terbuka dan memunculkan tiga alternatif dasar negara, yaitu : Islam, Pancasila dan Sosial Ekonomi.

Pada kurun waktu ini , umat Islam begitu kompak , buktinya dengan ditandatanganinya Kongres Umat Islam Indonesia pada tanggal 7-8 November di Yogyakarta. Selain itu , dalam menghadapi pasukan Belanda yang kembali setelah diboncengi NICA, para Kiyai dan Tokoh Islam mengeluarkan fatwa bahwa mempertahankan kemerdekaan merupakan fardhu a’in, sehingga munculah barisan Sabilillah dan Hizbullah. Hasil terpenting dari kongres ini adalah terbentuknya suatu wadah perjuangan politik Indonesia.

Disisi lain, Syahrir yang merupakan pimpinan KNIP mendesak untuk dilakukannya rekonstruksi KNIP melalui petisi 50 negara KNIP, tujuannya agar kkabinet tak didominasi oleh kolaborator (jepang dan Belanda). Desakan ini kemudian dikabulkan oleh Presiden, Selain itu, Syahrir dan kelompoknya juga mendesak untuk dilakukannya perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Republik, kabinet bukan bertanggung jawab kepada Presiden,

 tapi kepada KNIP, dengan begitu sistem pemerintahan bukan lagi presidentil, tetapi Parlementer. Masyumi kurang sejalan dengan usulan Syahrir karena pada kenyatannya Syahrir sangat erat berhubungan dengan Jepang dan ekspensor Belanda. Presiden pada waktu itu setuju dengan usulan Syahrir, bahkan kemudian Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pada 14 November 1945. Hasilnya, dari 14 anggota parlemen, hanya satu orang yang dapat dianggap mewakili tokoh Umat Islam, yaitu H. Rasyidi yang kemudian bertamabah pada 3 Januari 1946 dengan diangkatnya M. Natsir sebagai Menteri Penerangan. Sejak saat itu, Masyumi menjadi oposisi dan baru pada Kabinet Amir Syarfudin Masyumi masuk sebagai partai koalisi.

Selanjutnya dalam kabinet Hatta, ada enpat masalah krusial yang harus dselesaikan , yaitu gerakan Darul Islam, konsekuensi Perjanjian Renville, penyerahan kedaulatan melalui KMB dan penanganan pemberontakan PKI pada 1948 di Madiun. Dalam kurun waktu 1950-1955 peranan parpol Islam mengalami pasang surut .

Setelah pemilu 1955 dimana terpilihnya Kabinet Ali Sostroamidjoyo II yang merupakan koalisi PNI, Masyumi dan NU. Kabinet ini kemudian jatuh pada 1957 karena ingin ikut serta dalam kekuasaan pemerintahan, selain itu Perti dan Masyumi pun keluar dari kabinet karena kurang setuju dengan kebijakan dalam menangani krisis di beberapa daerah. Pemerintahan pun diambil alih oleh Presiden. Pada 1959, dikeluarkanlah Dekrit Presiden tentang pembubaran konstituante dan sekaligus pemberlakuan kembali Undang-undang Dasar taun 1945 dan usaha-usaha partai Islam untuk menegakan sIslam sebagai ideologi negara dalam konstituante pun mengalami jalan buntu. Dekrit ini sebenarnya ingin mengambil jalan tengah untuk menyatakan bahwa Piagam Jakarta terkandung dalam UUD 1945, namun tampaknya kemudian menjadi awal bergantinya sistem demokrasi Liberal berganti menjadi demokrasi terpimpin.

C.    Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden Pada 1959, berakhirlah masa Demokrasi liberal, berubah menjadi Demokrasi terpimpin Soekarno.

Timbulnya pemusatan kekuasaan mencuatkan konsekuensi yang variatif terhadap pertai-artai islam. Dengan beberapa Keppres, sejumlah Parpol dikebiri karena dianggap menciptakan pemerintahan yang tidak efektif. Beberapa tindakan seperti kristalisasi NU dan PSII, ( namun Perti yang dianggap wakil kelompok NASAKOM dibiarkan tetap ada), sedangkan yang terjadi pada Masyumi, beberapa pemimpinnya yang dianggap pendukung sejati negara Islam dan oposisi yang tak berkesudahan dipenjarakan dan Masyumi di bubarkan pada 1960.

Partai islam yang tersisa (NU, Perti dll) melakukan penyesuaian diri dengan keinginan Soekarno yang didukung oleh ABRI dan PKI. Beberapa bentuk penyesuaiannya seperti pemberian gelar Waly Al-Amr al-Dahruri bi al-Syaukah kepada Soekarno oleh NU, dan Doktor Honoris Causa dari IAIN dengan promotor K.H. Saifudin Zuhri (salah satu pimpinan NU). NU mendukung beberapa manipol Usdek Soekarno, sehingga pasca dibubarkannya Masyumi, NU menjadi Partai Islam terbesar pada waktu itu.. Anggapan ini kemudian dibantah oleh petinggi-petinggi Nu, merka beralasan hal ini sebagai bentuk pengimbangan terhadap kekuatan PKI. Satu-satunya kepentingan Islam yang diluruskan adalah keputusan MPRS tahun 1960 yangmemberlakukan pengajaran agama di Universitas dan perguruan tinggi. Legislasi Islam sebagai ideologi negara dianggap memberi pengaruh negatif terhadap pemerintahan.

Di masa Demokrasi terpimpin ini, Soekarno kembali menyuarakan ide lamanya NASAKOM (Nasionalis, Agamis,dan Komunis), suatu pemikiran yang ingin menyatukan Nasionalis “sekular”, Islam dan Komunis.

Dengan menampung ketiganya dalam satu payung, Soekarno mencoba mengendalikan tiga unsur politik ini. Namun, dengan adanya upaya ini maka implikasinya, peranan partai mengalami erosi karena , kecuali PKI yang memainkan peranan penting. Keadaan ini menimbulkan ketegangan antara Islam dan kmunisme dan munculnya ketidakpuasan dari pihak Nasionalis Sekuler dan angkatan bersenjata. Kemudian muncul semacamanggapan adanya penghianatan Soekarno terhadap Pancasila. Soekarno dianggap berselingkuh. Pancasila ditafsirkan sesuai dengan caranya sendiri. Meskipun dalam Pancasila sendiri, unsur-unsur NASAKOM ini nampak jelas ada di dalamnya. Tetapi dengan mengangkatnya dari sebuah substansi yang ada di dalam menjadi sebuah ideologi yang setara, maka penduaan ini tidak terelakkan. Indonesia harus mengangkat Pancasila sekaligus menjunjung NASAKOM-isme. Slogan-slogan, kemakmuran, kesejahteraan, nasionalisme yang agamis berusaha diserukannya , mungkin untuk mengangkat citranya.

Akhirnya masa kejatuhan kekuasaannya pun tiba. Kondisi negara berkebalikan dengan slogan-slogan Soekarno yang pada waktu itu ia gembar-gemborkan. Dengan inflasi keuangan negara sebesar 600 persen, maka era Soekarno pun berakhir, dengan gagalnya Geakan 30 September PKI tahun 1965, dimana umat Islam bersama ABRI dan golongan lain bekerjasama menumpasnya.

d). Perkembangan Islam Pada Masa Orde Baru (1966-1998)

      Pada masa kemerdekaan, tepatnya pada 3 januari 1946 didirikannya depertemen Agama yang mengurusi keperluan ummat Islam. latar belakang pendiriannya jelas untuk mengakomodasi kepentingan dan aspirasi ummta Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini.

  

Usaha partai-parti Islam untuk menegakkan Islam sebagai Idiologi negara dalam konstituante mengalami jalan buntu. Partai-partai Islam itu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Soekarno. Tidak ada jabatan menteri berposisi penting yang diserahkan kepada Islam sebagaimana yang terjadi pada masa demokrasi parlementer.Satu-satunya kepentingan Islam yang diluluskan adalah keputusan MPRS tahun 1960 yang memberlakukan pengajaran agama di Universitas dan perguruan Tinggi.

      Meskipun ummat Islam merupakan 87% penduduk Indonesia dalam kehidupan berbangsa ini, ide negara Islam secara terus-menerus ditolak. Bahkan partai-partai Islam mulai dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan selalu mengalami kekalahan, kecuali diawal pergerakan nasional. Bahkan sekarang dengan pembaharuan politik partai-partai berideologi Islam pun lenyap.

               Kegiatan Islam semakin berkembang pada masa orde baru ini, diantaranya:

·         Bangunan-bangunan baru Islam (Masjid dan Mushallah)

• Pembangunan Madrasah, Pesantren dan juga Universitas Islam.
• Adanya kegiatan bulan Ramadhan (Pesantren kilat)
• Aktivitas Sosial keagamaan.
• Puisitasi Islam, drama, dan pegelaran seni Islam lainnya.

Sejak ditumpasnya G 30 S/PKI pada tanggal 1 oktober 1965 bangsa Indonesia telah memasuki pase baru yang diberi nama Orde Baru. Perubahan Orde Lama menjadi Orde Baru berlangsung melalui kerjasama erat antara pihak ABRI atau tentara dan gerakan-gerakan pemuda yang disebut angkatan 1966. Soekarno.

Sebagaimana dikemukakan diatas MPRS pada tahun 1966 telah bersidang. Pada waktu itu sedang dilakukan upaya untuk membersihkan sisa-sisa mental G 30 S/ PKI.

Pendidikan Pada Masa Orde Baru

        Pemerintahan memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat, Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat bangsa dan negara.
Kalau dirunut kebelakang, memang sejak tahun 1966 terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik itu menyangkut kehidupan sosial agama maupun politik. Pada Orde Baru tekad yang diemban, yaitu kembali pada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konskuen, sehingga pendidikan agama memperoleh tempat yang kuat dalam struktur pemerintahan.
Walaupun pendidikan agama mendapat porsi yang bagus sejak proklamasi kemerdekaan sampai Orde Baru berakar. Menurut Abdurrahman Mas’ud , PhD. undang-undang pendidikan dari zaman dahulu sampai sekarang masih terdapat dikotomi pendidikan. Kalau dicermati bahwa undang-undang pendidikan nasional masih membeda-bedakan antara pendidikan umum dan agama, padahal perkawinan, ilmu agama dan umum justru akan menciptakan kebersamaan dan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis serasi dan seimbang. Prof. Ludjito menyebutkan permasalahan yang terjadi dalam Pendidikan Agama Islam walaupun dari sistem pendidikan nasional cukup kuat, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan.

Hal ini karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :

·       Kurangnya jumlah pelajaran agama di sekolah

·       Metodologi pendidikan agama kurang tepat. Lebih menitikberatkan pada aspek kognitif daripada aspek afektif

·       Adanya dikotomi pendidikan, meterogenitas pengetahuan dan penghayatan peserta didik

·       Perhatian dan kepedulian pemimpin sekolah dan guru terhadap pendidikan agama kurang

·       Kemampuan guru agama untuk menghubungkan dengan kehidupan kurang

·       Kurangnya penanaman nilai-nilai, tata krama dalam Pendidikan Agama Islam
Seandainya dari enam aspek tersebut bisa ditangani, maka pendidikan agama akan lebih diperhatikan masyarakat.

 pemerintah Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Pemerintah dan rakyat membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan tekad dan semangat tersebut, kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya, makin memperoleh tempat yang kuat dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN sejak tahun 1973 hingga sekrang, selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan, bahkan pendidikan agama sudah dikembangkan sejak Taman Kanak-Kanak (Bab V pasal 9 ayat 1 PP Nomor 2 Tahun 1989).

a)         Lembaga Pendidikan Islam sesudah Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia merdeka dan mempunyai Departemen Agama, maka secara instantional Departemen Agama diserahi kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan agama dalam lembaga-lembaga tersebut. Lembaga pendidikan agama Islam ada yang berstatus negeri dan ada yang berstatus swasta.

Yang berstatus negeri misalnya seperti :

1)      Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Tingkat Dasar)

2)      Madrasah Tsawiyah Negeri (Tingkat Menengah Pertama)

3)      Madrasah Aliyah Negeri (tingkat Menengah Atas). Dahulunya berupa

       Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) dan Pendidikan Hakim Islam      

       Negeri(PHIN)

4)      Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang kemudian berubah

       menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri)

Peranan Organisasi-organisasi Islam dan Partai-partai Politik Islam
Dalam perjuangan membela bangsa, Negara dan menegakkan Islam di Indonesia, diantara lain :

1.     Sarikat Islam (1911)

2.    Muhammadiyah (1912)

3.    Al Irsyad (1914)

4.    Nadhlatul Ulama (1926)

5.    Majelis Islam A’la Indonesia(1937)

6.    Majelis Syura Muslimin (1943)

7.    Mathla’ul Anwar (1905)

8.    Persatuan Islam (1923)

Tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia
Adapun beberapa tokoh pendidikan Islam di Indonesia
1. Kyai Haji Ahmad Dahlan (1869 – 1923)
K.H Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 M dengan nama kecilnya Muhammad Darwis, putra dariKH.Abubakar Bin Kyai Sulaiman, Khatib di masjid besar (jami’) Kesulitan Yogyakarta, Ibunya adalah puteri Haji Ibrahim seorang penghulu.
2. Kyai Haji Hasyim Asy’ari (1871-1947)
K.H. Hasyim asy’ari dilahirkan pada tanggal 14 Februari tahun 1981 M di Jombang Jawa Timur, mula-mulai ia belajar agama Islam pada ayahnya sendiri Kyai Asy’ari Kemudian ia belajar ke pondok pesantren Purbalinggo. Kemudian pindah lagi ke Plangitan, Semarang, Madura, dan lain-lain

Maka di bawah pimpinan KH. Ilyas dimasukkan pengetahuan umum ke dalam Madrasah Salafiyah, yaitu:

1)      Membaca dan menulis huruf latin

2)      Mempelajari bahasa Indonesia

3)      Mempelajari ilmu bumi dan sejarah Indonesia

4)      Mempelajari ilmu berhitung. Semuanya itu diajarkan dengan memakai buku-buku huruf latin.

3. KH Abdul Halim (1887 – 1962)
KH. Abdul Halim lahir di Ciberelang, Majalengka pada tahun 1887 M. Dia adalah pelopor gerakan pembaharuan di daerah Majalenga, Jawa Barat, yang kemudian berkembnag menjadi persyerikatan Ulama, dimulai pada tahun 1911, yang kemudian berubah menjadi Persatuan Umat Islam (PUI) pada tanggal 5 April 1952 M/9 Rajab 1371 H.

a)      Perkembangan Islam Setelah Reformasi.

            Tidak diketahui secara persis apa yang dimaksud oleh sementara pihak yang melihat maraknya kehidupan politik Islam dewasa ini sebagai suatu fenomena yang dapat diberi label repolitisasi islam. Meskipun demikian, kalau menilik indikator utama yang digunakan sebagai dasar penialian itu adalah munculnya sejumlah partai politik yang menggunakan simbol dan asas Islam atau yang mempunyai pendukung utama komunitas Islam, maka tidak terlalu salah untuk mengatakan bahwa yang dimaksud adalah fenomena munculnya kembali kekuatan politik Islam. Hal yang demikian itu didalam perjalanannya selalu terbuka kemungkinan untuk "memolitikkan" bagian-bagian yang menjadi dasar idiologi partai-partai tersebut. Sekarang pada era reformasi, gejala demikian mungkin terulang kembali.

            Peran kelompok Islam, baik tokoh Islam maupun mahasiswa Islam dalam mendorong gerakan reformasi sangat besar. Namun, pada perkembangan selanjutnya, gerakan reformasi tidak selalu berada dalam pengendalian kelompok Islam. Berbagai problem tersebut harus mampu diatasi oleh partai-partai Islam pada era reformasi dewasa ini. Adanya penggabungan secara menyeluruh mungkin tidak realistis, kecuali mungkin diantara partai-partai Islam yang berasal dari rumpun yang sama. Alternative lain yang tersedia adalah koalisi, sehingga hanya ada beberapa partai Islam saja yang ikut dalam pemilu.

BAB III

PENUTUP

A.     Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat  saya simpulkan sebagai berikut:

-            Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijrah atau abad   

         ke tujuh/ke delapan masehi.

-            Corak dan Perkembangan Islam di Indonesia

-            Masa Kesulthanan

-            Masa Penjajahan

-            Gerakan dan organisasi Islam

-            Islam pada masa seblum kemerdekaan, pasca kemerdekaan an

          pasca reformasi.

B.     Saran

Demikian pembahasan dari makalah saya. berharap semoga pembahasan dalam makalah ini dapat membantu dan bermanfaat. Selebih dan sekurangnya  kritik dan saran saya harapkan, agar lebih baik menyempurnakannya.Terima Kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Suminto, Aqid., Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: Pustaka LP3ES.

Thohir, Ajid., Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Hasjmy, A., Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia, cet.1, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.

Murodi,  Sejarah Kebudayaan Islam, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1994.